Iklan
 |
| Karikatur |
Aceh Singkil – Drama bantuan pasca banjir di Aceh Singkil kian memanas. Setelah sebelumnya warga yang tak masuk daftar penerima mengamuk, kini giliran mereka yang sudah masuk daftar resmi justru ikut murka.
Nama sudah tercantum. SK sudah keluar. Bantuan sudah di depan mata. Tapi hasilnya? Nol besar.
Ratusan warga dari 605 KK penerima Jadup dan 565 penerima bantuan rehab rumah kini merasa “dipermainkan”. Harapan yang sempat tumbuh, mendadak berubah jadi kekecewaan mendalam.
Lebih ironis lagi, kondisi ini berbanding terbalik dengan daerah lain di Aceh yang sudah lebih dulu menyalurkan bantuan. Di Aceh Singkil, bantuan justru seperti “digantung tanpa kepastian”.
Biang keroknya? Kebijakan kontroversial Bupati Safriadi Oyon yang tiba-tiba mengevaluasi ulang data disebab tekanan publik yang sebelumnya sudah disahkan. Bupati pun dinilainya labil dan tak punya pendirian.
Seorang penerima yang meminta dirahasiakan namanya—karena berstatus PNS—membongkar fakta mencengangkan. Ia menyebut, seluruh data penerima sebenarnya sudah final dan sah secara administrasi.
“Itu sudah di-SK-kan. Jadup juga demikian bahkan sudah keluar, tinggal cair saja. Tapi sekarang malah ditahan di PT Pos Cabang Tapaktuan,” ungkapnya. Sabtu (4/4/2026).
Diduga kuat karena adanya surat dari Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon yang meminta penundaan. tambahnya.
Keputusan ini langsung memantik kemarahan. Warga yang sebelumnya tidak masuk daftar menuding data amburadul dan tidak adil. Namun kini, mereka yang sudah masuk justru ikut jadi korban kebijakan yang berubah-ubah.
Situasi ini mempertegas satu hal: dari awal hingga sekarang, persoalannya tetap sama—data bermasalah, keputusan mendadak, dan transparansi yang minim.
Bantuan Jadup Rp3,1 miliar untuk 605 KK yang semestinya jadi penyelamat, kini berubah jadi sumber kegaduhan. Dugaan “tebang pilih”, tarik-menarik kepentingan, hingga permainan data makin santer terdengar di tengah masyarakat.
Amarah warga pun tak lagi terbendung, tak masuk data meradang yang sudah masuk data kecewa, menandakan kepercayaan publik berada dititik kritis.
Langkah yang diambil Safriadi Oyon bukan lagi sekadar kebijakan administratif. Di mata warga, ini sudah jadi simbol ketidakpastian—bahkan dianggap mempermainkan nasib korban banjir. Serta mengikis kepercayaan yang perlahan runtuh.
Tutup Iklan