Iklan
 |
| Pemerhati Aceh Singkil, Budi Harjo |
Aceh Singkil – Beredarnya data penerima bantuan jaminan hidup (jadup) tahap II tanpa penjelasan resmi memicu kegelisahan di tengah masyarakat Aceh Singkil. Pemerhati daerah, Budi Harjo, angkat suara dan melontarkan kritik keras kepada Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilai abai dalam mengelola informasi sensitif tersebut.
Menurut Budi, situasi ini tak bisa lagi dianggap sebagai miskomunikasi biasa. Ia menilai, beredarnya daftar penerima tanpa kepastian justru memberi harapan semu bagi warga, khususnya korban banjir yang masih menggantungkan bantuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
“Jangan permainkan rakyat dengan isu bantuan. Kalau memang ada jadup tahap II, umumkan secara resmi. Kalau tidak ada, hentikan data yang beredar liar. Ini bukan candaan, ini soal perut masyarakat,” tegasnya.
Budi menyebut, ketidakjelasan ini mencerminkan lemahnya kontrol Dinsos dalam menjaga validitas dan distribusi informasi. Ia mengingatkan, kondisi tersebut bisa berdampak serius terhadap kepercayaan publik.
“Jangan sampai masyarakat merasa seperti ‘di-prank’ oleh pemerintah sendiri. Ini sangat memalukan jika benar terjadi,” ujarnya.
Ia mendesak Dinsos Aceh Singkil segera memberikan klarifikasi terbuka terkait kebenaran data yang beredar, sekaligus memastikan apakah penyaluran jadup tahap II benar-benar akan dilakukan atau tidak. Kepastian, kata dia, harus disampaikan tanpa berlarut-larut agar tidak memicu keresahan yang lebih luas.
Tak hanya itu, Budi juga memperingatkan potensi aksi protes jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Ia mengaku siap turun ke jalan bersama elemen masyarakat sebagai bentuk tekanan publik.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan turun aksi. Jangan paksa rakyat bergerak karena kelalaian pemerintah. Yang dibutuhkan sekarang kepastian, bukan janji,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Budi membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika ditemukan adanya unsur kelalaian serius atau indikasi kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh. Jangan uji kesabaran rakyat Aceh Singkil,” pungkasnya.
Plt Kadis Sosial Aceh yang Alihasmi mengatakan bahwa pihaknya meminta untuk di data dari Kepala kampung yang terdampak banjir pada Tahun 2025 lalu, by name by Andres, dan telah di data, datanya itu berjumlah puluhan ribu.
Data ini nantinya akan kita usulkan ke pemerintah pusat melalui kementrian sosial, "sifatnya kita usulkan, semoga di akomodir,"katanya Rabu (29/4/2026).
Apa yang kita lakukan ini kata dia, telah dilakukan sejumlah daerah di Aceh yang terdampak banjir. "Kabupaten/kota lain terdampak bencana yg sudah sampai pada tahap 3 juga melakukan hal ini sebelumnya, tapi tidak dianggap sebagai proses mempermainkan rakyat,"
Data saat ini telah kita uji publik, dan belum final. Yang pasti kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengusulkan. Ia menyarankan Kepala kampung hendaknya selektif juga di desa, Jangan air hanya tergenang di depan rumahnya jiga di masukkan ke data dan terkesan karena gak enak hati tetap di masukkan yang kemudian nanti di serahkan kepada Dinsos untuk menentukan di lapangan. Sampaikan saja jika tidak layak Jangan dimasukkan,"harapnya.
Saya kawatir, kata dia saat data yang kita kirim ke kementrian, ternyata di sana sistem acak, karena di nilai data itu sudah sesuai semua, dilapangan saat menerima ada yang Komplain lagi.dan terus begitu persolan kita di Aceh Singkil. Katanya.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh, Alihasmi, menjelaskan bahwa data yang beredar merupakan hasil pendataan awal dari kepala kampung terhadap warga terdampak banjir 2025, disusun secara by name by address dan jumlahnya mencapai belasan ribu jiwa.
“Data ini akan kita usulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sifatnya masih usulan, semoga bisa diakomodir,” kata Alihasmi.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan hal baru dan juga dilakukan daerah lain yang terdampak bencana, bahkan hingga tahap penyaluran berikutnya.
“Daerah lain juga melakukan hal yang sama, bahkan sudah sampai tahap tiga. Ini bukan mempermainkan rakyat,” ujarnya.
Alihasmi menambahkan, data saat ini masih dalam tahap uji publik dan belum final. Ia meminta kepala kampung lebih selektif dalam mengusulkan nama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kalau tidak layak, jangan dimasukkan. Jangan karena tidak enak hati semua diakomodir, nanti jadi persoalan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi masalah saat data masuk ke sistem pusat yang bersifat acak, sementara di lapangan masih memicu komplain warga.
“Saya khawatir saat data kita kirim, di pusat dianggap sudah valid semua. Tapi saat penyaluran, muncul komplain lagi. Ini yang terus berulang,” pungkasnya.
Tutup Iklan