Iklan
 |
| Hubungan Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman diduga Retak. (Karikatur) |
Aceh Singkil – Dinamika politik di pucuk Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai menjadi sorotan. Hubungan antara Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman kini ramai diperbincangkan, menyusul menguatnya kritik terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Aceh Singkil, Surya Padli, menilai situasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang kerap terjadi dalam pemerintahan daerah.
Menurutnya, pasangan kepala daerah yang terlihat kompak saat kontestasi politik tidak jarang mengalami friksi setelah kekuasaan benar-benar dijalankan.
“Dalam banyak kasus politik daerah, pasangan kepala daerah solid saat kampanye. Namun setelah memimpin, dinamika kepentingan politik sering mulai terlihat,” kata Surya Padli dalam keterangannya. Sabtu (7/3/2026).
Belakangan, kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga semakin menguat. Beberapa kalangan menyoroti kinerja pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahun terakhir.
Kritik tersebut antara lain terkait keterlambatan pengesahan anggaran daerah hingga sejumlah kebijakan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Situasi ini kemudian memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai adanya persoalan dalam koordinasi kepemimpinan di tingkat daerah.
Surya menjelaskan, fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori koalisi kekuasaan. Dalam teori ini, pasangan kepala daerah pada dasarnya merupakan hasil kompromi politik antara berbagai kelompok kepentingan yang disatukan oleh tujuan memenangkan pemilihan.
Namun setelah kemenangan diraih, kepentingan politik masing-masing pihak kerap kembali menguat sehingga potensi ketegangan dalam koalisi menjadi terbuka.
“Ketika distribusi pengaruh politik, akses birokrasi, atau sumber daya kekuasaan dianggap tidak seimbang, maka potensi konflik dalam koalisi akan semakin besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung teori principal–agent dalam pemerintahan daerah. Dalam konsep ini, kepala daerah memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan, sementara wakil kepala daerah sering berada pada posisi dengan ruang politik yang lebih terbatas.
Menurut Surya, kondisi tersebut sering kali memicu ketegangan apabila peran wakil kepala daerah tidak terdefinisi secara jelas dalam pemerintahan.
“Dalam banyak kasus di Indonesia, wakil kepala daerah bahkan bisa berubah menjadi oposisi internal ketika merasa tidak memiliki ruang politik yang cukup,” katanya.
Selain itu, dinamika politik Aceh Singkil juga dinilai tidak terlepas dari tekanan elit politik lokal. Mulai dari partai politik, birokrasi, hingga kelompok masyarakat memiliki pengaruh terhadap arah kekuasaan di tingkat daerah.
Belakangan, situasi politik daerah juga diwarnai dengan meningkatnya kritik publik terhadap pemerintah daerah, termasuk munculnya langkah politik dari legislatif yang menggunakan hak interpelasi.
Surya menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik lokal sedang bergerak cukup keras.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa persepsi publik juga memiliki peran besar dalam membentuk narasi politik. Di era media sosial, sedikit saja jarak komunikasi antara pemimpin daerah dapat dengan cepat memicu spekulasi luas di masyarakat.
Meski demikian, Surya menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara kepala daerah dan wakilnya belum tentu berarti konflik terbuka.
“Yang paling penting bukan sekadar apakah hubungan mereka retak atau tidak, tetapi apakah dinamika politik itu berdampak pada jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Aceh Singkil pada akhirnya tidak terlalu peduli dengan konflik elit jika tidak berdampak pada kehidupan mereka.
“Yang diharapkan publik adalah pemerintahan yang efektif, transparan, dan mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Surya.
Tutup Iklan