Oyon Didesak Evaluasi Plt Kadisdikbud Aceh Singkil: Jangan Biarkan Pendidikan Jadi Ajang Eksperimen!

Iklan

Karikatur Photo, Amran Ramli, Plt Kadisdikbud Aceh Singkil 

Aceh Singkil – Gelombang desakan terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Aceh Singkil, Amran Ramli, kian menguat. Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) secara terbuka meminta Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan strategis tersebut.

Sekjen AMPAS, Budi Harjo, menilai polemik yang berulang kali mencuat ke ruang publik bukan lagi sekadar dinamika biasa. Ia menyebut sorotan terkait tata kelola pendidikan, termasuk isu pengelolaan anggaran, sudah menjadi “alarm keras” bagi kondisi dunia pendidikan di daerah itu.

“Setiap pekan muncul kritik, setiap bulan ada sorotan baru. Tapi sampai hari ini belum terlihat langkah tegas. Apakah harus menunggu krisis pendidikan benar-benar pecah dulu?” kata Budi, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, jabatan Plt semestinya bersifat sementara dan diisi figur yang mampu meredam persoalan, bukan justru memperpanjang kontroversi. AMPAS menilai, jika kinerja terus menjadi perdebatan publik tanpa perbaikan nyata, maka evaluasi adalah langkah rasional dan sah secara kewenangan kepala daerah.

“Status Plt itu bukan posisi permanen. Kapan saja bisa dicabut oleh bupati jika dinilai tidak efektif,” tegasnya.

Senada, pendiri Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil, M. Yunus, juga menilai tidak ada perkembangan signifikan dalam tata kelola pendidikan sejak Amran dipercaya mengemban jabatan tersebut. Ia menyebut berbagai persoalan internal hingga respons terhadap kritik publik dinilai belum menunjukkan pembenahan yang berarti.

“Banyak kalangan melihat belum ada terobosan konkret yang membawa pendidikan ke arah lebih baik. Yang muncul justru kegaduhan yang tidak produktif,” ujar Yunus.

Ia menegaskan, sektor pendidikan tidak boleh menjadi ruang eksperimen kepemimpinan. Menurutnya, jika kritik publik tidak dijawab dengan kerja nyata dan transparansi, maka evaluasi bahkan pengunduran diri adalah sikap yang lebih terhormat.

“Pendidikan bukan panggung politik. Ini menyangkut masa depan generasi. Kalau amanah publik dipenuhi dengan kontroversi, maka evaluasi adalah keharusan,” katanya.