Iklan
 |
| Karikatur |
Aceh Singkil – Mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil menuai sorotan keras dari kalangan mahasiswa. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten (EK) Aceh Singkil mendesak pemerintah daerah dan DPRK segera mengesahkan anggaran tanpa penundaan lebih lanjut.
LMND menilai, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi melumpuhkan berbagai program pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, menegaskan bahwa APBK merupakan instrumen vital dalam menjamin jalannya roda pemerintahan daerah.
“Kalau APBK terus mandek, yang dirugikan bukan pejabat, tapi rakyat. Jangan jadikan masyarakat sebagai sandera tarik-menarik kepentingan politik,” tegas Surya dalam pernyataan resminya, Minggu (22/2/2026).
Dampak Nyata ke Honorer dan Layanan Dasar
Menurut LMND, keterlambatan pengesahan APBK dapat berdampak pada pembayaran hak-hak tenaga honorer, operasional sekolah, layanan puskesmas, hingga program pemberdayaan ekonomi rakyat.
APBK, kata mereka, bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi fondasi utama pembiayaan pembangunan daerah. Tanpa pengesahan tepat waktu, sejumlah kegiatan prioritas berpotensi tertunda atau bahkan tidak berjalan optimal.
“Tenaga honorer menunggu kepastian, masyarakat menunggu layanan, pelaku UMKM menunggu program pemberdayaan. Jangan biarkan semuanya tersendat hanya karena elite belum sepakat,” ujar Surya.
Kritik Tarik Ulur Kepentingan
LMND juga menyoroti potensi adanya tarik-ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan anggaran. Mereka meminta seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Singkil untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“APBK adalah anggaran rakyat. Bukan alat tawar-menawar politik. Jika ada perbedaan pandangan, selesaikan secara terbuka dan profesional, bukan dengan menunda-nunda pengesahan,” tegasnya.
Minta Transparansi Proses
Selain mendesak percepatan pengesahan, LMND juga meminta proses pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi, menurut mereka, penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan DPRK dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan ada kesan pembahasan anggaran dilakukan tertutup sementara rakyat menunggu kepastian,” kata Surya.
Siap Kawal Kebijakan
Sebagai organisasi mahasiswa, EK LMND menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik di Aceh Singkil, khususnya terkait pengelolaan anggaran daerah.
Mereka menekankan bahwa APBK 2026 harus benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan tidak terseret dalam pusaran kepentingan politik jangka pendek.
“Anggaran harus kembali pada tujuannya, yaitu melayani rakyat. Jangan sampai rakyat yang justru menjadi korban dari konflik elite,” pungkas Surya.
Tutup Iklan