Anggaran ‘Nyaris Genap’ Rp1 Miliar, Kebetulan atau Ada yang Ditutup-tutupi di Aceh Singkil?

Iklan

DPRK, DTPHP Aceh Singkil dengan DPRK.

ACEH SINGKIL — Polemik bantuan Meugang Rp1 miliar di Aceh Singkil makin memantik tanya. Bukan hanya soal kualitas daging dan distribusi yang mepet waktu, tetapi juga soal hitung-hitungan anggaran yang berubah drastis dan kini terlihat “nyaris genap”.

Awalnya, bantuan itu dirancang untuk 10.652 kepala keluarga (KK) dengan nilai Rp85 ribu per paket (0,5 kilogram daging). Jika dikalkulasikan, total kebutuhan anggaran sekitar Rp905,4 juta. Artinya, ada selisih Rp94,5 juta dari pagu Rp1 miliar yang belum terjelaskan secara rinci ke publik.

Selisih inilah yang memicu kecurigaan.

Belum sempat polemik mereda, jumlah penerima tiba-tiba melonjak menjadi 11.764 paket. Dengan angka baru itu, total anggaran yang terserap mendekati Rp1 miliar. Hampir tak ada sisa. Hal ini diketahui saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPRK dan DTPHP Aceh Singkil , Rabu (25/2/2026).

Perubahan data ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah penambahan penerima dilakukan berdasarkan verifikasi faktual di lapangan, atau sekadar penyesuaian administratif agar anggaran terlihat habis terserap?

Di sisi lain, perubahan harga dari Rp80 ribu menjadi Rp85 ribu per paket juga menambah daftar persoalan. Alasan resmi yang disampaikan adalah lonjakan harga sapi menjelang Meugang. Namun publik mempertanyakan, apakah kenaikan itu dibarengi dokumen perubahan resmi, kajian harga pasar, serta addendum kontrak yang transparan?

Jika perubahan dilakukan di tengah jalan tanpa dasar regulasi yang kuat dan terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar angka — melainkan kredibilitas tata kelola anggaran.

Persoalan di lapangan pun tak kalah serius. Sejumlah warga mengeluhkan kualitas daging yang dinilai kurang layak: ada yang berbau, ada yang didominasi lemak. Dengan harga setara Rp170 ribu per kilogram, ekspektasi masyarakat tentu bukan sekadar “asal dapat”, tetapi mutu yang pantas.

Distribusi yang berlangsung hingga malam hari dan penyedia yang disebut kewalahan semakin mempertegas bahwa perencanaan program ini patut dievaluasi menyeluruh.

Program yang semestinya menjadi simbol kepedulian sosial jelang Meugang justru berubah menjadi sumber pertanyaan publik. Kini yang dibutuhkan bukan klarifikasi normatif, melainkan pembukaan data secara utuh: rincian anggaran, dasar perubahan harga, mekanisme penambahan penerima, hingga laporan serapan akhir.

Sebab dalam pengelolaan uang rakyat, transparansi bukan pilihan — melainkan kewajiban.