Tak Hanya FMPK-AS, FORMAS Juga Kecam Mobil Dinas Bupati Aceh Singkil Rp2,6 Miliar

Iklan

Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu

Aceh Singkil – Penolakan terhadap rencana pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Singkil senilai Rp2,6 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 terus menguat. Setelah sebelumnya dikecam Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS), kini Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) turut menyuarakan penolakan keras atas kebijakan tersebut.

Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menilai rencana pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah itu mencerminkan kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat, terlebih Aceh Singkil masih berada dalam fase pemulihan pascabencana banjir.

“Di banyak desa, masyarakat masih berjuang memperbaiki rumah, sawah, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Namun di tengah kondisi itu, pemerintah justru mengusulkan mobil dinas senilai Rp2,6 miliar. Ini menunjukkan minimnya empati terhadap penderitaan rakyat,” ujar Fadil, Senin (26/1/2026).

Menurut Fadil, besarnya nilai anggaran tersebut tidak sekadar persoalan administratif, melainkan simbol arah kebijakan yang dinilai lebih mengedepankan kenyamanan elite dibanding kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menilai, ketika warga masih membersihkan lumpur dan menata kembali kehidupan pascabencana, pemerintah daerah justru memprioritaskan fasilitas baru bagi pejabat.

“Ini bukan hanya soal kendaraan dinas, tapi soal keberpihakan. Anggaran daerah seharusnya menjadi alat untuk memulihkan rakyat, bukan memanjakan pejabat,” tegasnya.

FORMAS menilai, dana Rp2,6 miliar tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemulihan pascabencana, seperti perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga terdampak banjir.

Atas dasar itu, FORMAS mendesak DPRK Aceh Singkil agar berani mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dari pembahasan APBK 2026. DPRK diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak menjadi bagian dari politik anggaran yang dinilai boros serta tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Fadil menegaskan, FORMAS bersama elemen mahasiswa lainnya akan terus mengawal proses pembahasan anggaran daerah. Konsolidasi dengan mahasiswa, pemuda, dan organisasi masyarakat akan dilakukan agar kebijakan publik di Aceh Singkil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan pemulihan korban banjir, bukan pada kemewahan segelintir elite birokrasi.