R-KUA PPAS 2026 Aceh Singkil Telat Diserahkan, DPRK “Naik” ke BPKA, Ini Hasil Konsultasinya

Iklan

Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun 

Aceh Singkil – Keterlambatan penyerahan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-KUA–PPAS) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 berbuntut panjang. DPRK Aceh Singkil memilih “naik” ke Pemerintah Provinsi Aceh untuk berkonsultasi dengan Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

Konsultasi dilakukan secara kolektif pada Rabu (7/1/2026), menyusul penyerahan R-KUA–PPAS oleh pihak eksekutif yang baru dilakukan pada 29 Desember 2025. Meski dokumen telah diserahkan, DPRK tidak langsung menjadwalkan pembahasan melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan menilai perlu meminta arahan ke tingkat provinsi.

Lantas, apa hasilnya?

Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, mengatakan BPKA setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kelonggaran waktu bagi DPRK dan pemerintah daerah untuk menuntaskan pembahasan anggaran.

“Setelah konsultasi dengan Kemendagri, BPKA memberi waktu sekitar enam pekan ke depan untuk menyelesaikan pembahasan R-KUA–PPAS hingga tuntas,” kata Amaliun saat dikonfirmasi, Minggu (11/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, DPRK Aceh Singkil dalam waktu dekat akan menggelar rapat Badan Musyawarah guna menyusun jadwal pembahasan anggaran 2026. “Insyaallah Banmus akan kita gelar besok, Senin (12/1/2026),” ujarnya.

Meski mendapat kelonggaran waktu, Amaliun menegaskan DPRK tidak ingin pembahasan berlarut-larut. Ia menyebut percepatan pembahasan penting agar agenda daerah tahun 2026, khususnya realisasi belanja daerah, tidak kembali tersendat.

“Kita ingin segera diselesaikan supaya tidak berdampak pada program dan kegiatan daerah tahun ini,” katanya.

Namun demikian, Amaliun menyebut DPRK tetap akan bersikap selektif dan komprehensif dalam membahas R-KUA–PPAS. Menurutnya, anggaran daerah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil.

“Kita harapkan pembahasan berjalan lancar tanpa kendala, tetapi tetap dilakukan secara cermat agar anggaran benar-benar pro rakyat,” pungkasnya.