Fiskal Tertekan Pascabanjir, Pemkab Aceh Singkil Usulkan Mobil Dinas Bupati Rp2,6 Miliar

Iklan

Karikatur 

Aceh Singkil – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil mengusulkan pengadaan mobil dinas jabatan Bupati senilai Rp 2,6 miliar dalam rancangan APBK 2026. Usulan tersebut muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan serta situasi pemulihan pascabanjir yang masih berlangsung.

Rencana pengadaan mobil dinas itu langsung menuai sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak warga yang baru saja terdampak bencana banjir.

“Ini bukan semata soal mobil, tapi soal kepekaan. Saat rakyat masih berjuang bangkit dari banjir, pemerintah justru mengusulkan belanja kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah,” ujar Sekjen Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Sabtu (24/1/2026).

Sorotan semakin menguat karena mobil dinas Bupati yang saat ini digunakan disebut belum genap berusia lima tahun. Dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, penggantian kendaraan dinas idealnya dilakukan setelah masa pakai yang wajar dan disertai urgensi yang jelas.

Mobil dinas lama diketahui mengalami kecelakaan pada Agustus 2025. Namun hingga kini, kondisi kendaraan tersebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik apakah kendaraan tersebut benar-benar rusak total atau masih memungkinkan untuk diperbaiki.

“Kalau memang rusak, kenapa tidak diperbaiki saja? Kenapa harus membeli baru? Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya,” kata Budi Harjo, aktivis lokal Aceh Singkil.

Ia menilai, opsi perbaikan kendaraan dinas lama semestinya menjadi pertimbangan utama, mengingat biayanya dinilai jauh lebih hemat dibandingkan pengadaan unit baru senilai Rp 2,6 miliar.

Di sisi lain, DPRK Aceh Singkil turut menjadi sorotan publik. Lembaga legislatif daerah tersebut didesak menjalankan fungsi pengawasan dan tidak sekadar menyetujui usulan eksekutif tanpa pertimbangan kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat pascabencana.

Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, saat dikonfirmasi mengatakan pembahasan anggaran masih berada pada tahap awal.“Untuk saat ini kami belum bisa memberikan respons, karena pembahasan masih di KUA dan itu saja masih alot. Belum masuk ke pembahasan PPAS secara rinci,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Singkil yang juga Sekda, Edi Widodo, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait asal usulan pengadaan mobil dinas tersebut, termasuk jenis kendaraan yang diusulkan.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, juga belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan. Upaya konfirmasi, termasuk melalui pesan WhatsApp sejak Jumat (23/1/2026), belum mendapat jawaban.

Sejumlah elemen masyarakat mendesak DPRK Aceh Singkil mencoret usulan pengadaan mobil dinas tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk pemulihan pascabanjir, perbaikan infrastruktur, serta bantuan ekonomi bagi warga terdampak.