Iklan
 |
| Ahmad Fadhil Lauser Melayu, Ketua FORMAS |
Aceh Singkil – Krisis air bersih yang melilit warga terdampak banjir di Aceh Singkil kembali memantik kritik keras terhadap pemerintah daerah. Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) menilai penetapan status tanggap darurat sejak akhir November tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana warga masih berjibaku memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.
Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menyebut penanganan pemerintah masih jauh dari memadai. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem.
“Status darurat sudah dipasang, tetapi rakyat masih harus bertahan dengan swadaya. Ini bukan salah cuaca, ini persoalan manajemen krisis yang rapuh,” kritik Fadil.
Banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Aceh Singkil menyebabkan sedikitnya 2.591 jiwa (647 KK) terdampak. Sejumlah desa terisolasi lantaran akses jalan dan jembatan putus. Pemadaman listrik serta gangguan jaringan internet turut memperparah situasi, membuat warga kesulitan meminta pertolongan dan mengakses bantuan.
Pemerintah daerah memang telah membuka posko, menerima donasi, dan menyampaikan komitmen distribusi logistik. Namun FORMAS menilai langkah itu tidak berbanding lurus dengan kondisi nyata di lapangan.
Salah satu contoh paling mencolok adalah pendistribusian 8.000 liter air bersih oleh pemuda Desa Sidorejo ke kawasan Pulo Sarok dan Ujung Bawang kemudian yayasan BFLF cabang Aceh Singkil mengirim air bersih juga hari ini dia sejumlah titik. Mobil tangki air tersebut dikerahkan murni secara swadaya—mulai dari biaya operasional hingga tenaga relawan—tanpa dukungan langsung dari pemerintah. Warga bahkan sempat berebut air karena telah berhari-hari tidak mendapatkan suplai.
“Ketika rakyat turun tangan menyelesaikan masalah dasar seperti air minum, pemerintah seharusnya malu. Tugas negara itu melindungi rakyatnya, bukan membiarkan masyarakat saling berebut ember air,” ujarnya.
FORMAS juga menyoroti distribusi bantuan yang dinilai tidak merata. Desa-desa yang terdampak parah disebut belum tersentuh secara optimal, terutama wilayah yang terisolasi akibat akses darat terputus. Menurut Fadil, mestinya pemerintah menghadirkan langkah taktis seperti penambahan perahu evakuasi, pembukaan jalur alternatif, hingga penugasan personel khusus untuk wilayah sulit dijangkau.
“Bupati memang turun ke lapangan dan menetapkan status darurat, itu kita catat. Tapi menetapkan status tidak cukup kalau kebutuhan dasar warga—air bersih—masih ditanggung pemuda desa dan donatur individu,” tegasnya.
FORMAS mendesak Pemkab Aceh Singkil untuk memperkuat distribusi air bersih, memastikan stok bantuan tidak kosong, serta menyediakan data penyaluran secara transparan agar publik mengetahui wilayah mana yang sudah dan belum tersentuh.
“Situasi hari ini bukan soal kurangnya bantuan dari rakyat. Yang kurang itu keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya sendiri,” tutup Fadil.
Tutup Iklan