Iklan
 |
| Antrean Panjang di SPBU Singkil Utara |
Aceh Singkil – Krisis BBM yang semakin liar di Aceh Singkil menuai kecaman paling keras dari Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS). Sekjennya, Budi Harjo, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan tingkat kelalaian yang menurutnya “tidak lagi bisa ditoleransi”.
Ia menilai pemerintah daerah tidak hanya gagal, tetapi benar-benar kehilangan kompas kepemimpinan dan tak berfungsi, membiarkan kekacauan berlangsung tanpa kehadiran negara yang seharusnya melindungi rakyat.
“Pemerintah Aceh Singkil seperti mati rasa. Warga menjerit, antre berjam-jam, ekonomi macet, namun pemerintah tetap diam seolah tidak punya telinga, tidak punya mata, dan tidak punya rasa tanggung jawab,” tegas Budi dengan nada keras. Minggu (7/12/2025).
Menurut AMPAS, situasi Aceh Singkil hari ini menyerupai daerah yang ditinggalkan oleh pemimpinnya. Tidak ada langkah taktis, tidak ada pengamanan distribusi BBM, tidak ada penjelasan jujur—hanya keheningan dan alasan-alasan yang terus diulang.
“Kita ini punya pemerintah atau tidak? Kalau benar ada, kenapa tidak ada satu pun kebijakan yang membuat kondisi lebih baik? Apa gunanya gedung megah dan jabatan kalau masyarakat tetap sengsara?” ujarnya.
Budi menambahkan bahwa pemerintah terkesan lebih takut menghadapi kenyataan daripada menghadapi keresahan warganya. Padahal setiap hari antrean makin panjang, ketidakpastian makin besar, dan dugaan permainan di lapangan semakin kuat.
“BBM hilang, transparansi hilang, pengawasan hilang, keberanian hilang. Yang tersisa hanya kebingungan masyarakat dan ketidakmampuan pemerintah,” kata Budi.
Ia menggambarkan kondisi ini sebagai bentuk kevakuman kepemimpinan yang membiarkan masyarakat terombang-ambing tanpa arah.
“Warga Aceh Singkil tidak butuh slogan, tidak butuh kalimat manis. Yang dibutuhkan adalah tindakan. Tapi yang ditunjukkan pemerintah hanyalah diam dan rapat tanpa hasil. Kalau begini caranya, pemerintah ini sudah tidak lagi memimpin—hanya sekadar ada,” ujarnya.
AMPAS kembali mengeluarkan tuntutan tegas:
1. Pemerintah harus segera bicara blak-blakan tentang kondisi BBM, bukan menyembunyikan kegagalan dengan kalimat normatif.
2. Pemda wajib mengambil alih penuh pengawasan SPBU, termasuk menindak dugaan permainan oknum.
3. Menjamin stok BBM dengan kebijakan nyata, bukan janji yang menguap setiap hari.
4. Mendirikan posko informasi dan aduan yang benar-benar bekerja, tidak hanya papan nama.
5. Turun langsung ke lapangan, bukan hanya melihat situasi dari balik meja kantor ber-AC.
Budi menegaskan bahwa masyarakat sudah berada di batas kesabaran mereka.
“Ketika pemimpin tidak lagi mampu memimpin, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik—tetapi juga martabat pemerintahan itu sendiri,” tutupnya.
Tutup Iklan