Iklan
 |
| Rapat koordinasi Pimpinan Daerah Aceh Singkil Terkait Isu Terkini, di Aula Kantor Bupati, Senin (15/9/2025). |
Aceh Singkil– Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Aula Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin pagi (15/9/2025). Rapat yang dipimpin langsung Bupati Safriadi Oyon tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, antara lain pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persiapan launching Sekolah Rakyat (SR), stabilisasi harga pangan, serta penyelesaian konflik Hak Guna Usaha (HGU).
*Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*
Pemerintah daerah menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap higienitas makanan dan percepatan pelaksanaan secara menyeluruh di seluruh dapur MBG, khususnya di 9 titik dapur yang sedang dalam proses pendataan, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2025. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil turut merekomendasikan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi seperti Gunung Meriah, dan Singkil.
*Selanjutnya, Sekolah Rakyat (SR)*
Target launching ditetapkan pada 30 September 2025. Namun jika tidak tercapai, pelaksanaan akan mundur hingga tahun 2027. Pemerintah pusat sudah meninjau dan memantapkan lahan yang akan digunakan, sementara lokasi sementara direncanakan di Islamic Center dengan kapasitas sekitar 100 siswa. Namun, masih ada kendala terkait penanggung jawab aset antara Dinas Sosial, PUPR, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
*Isu Inflasi dan Ketahanan Pangan*
Pemda mendorong penambahan stok pangan melalui Bulog dan mengoptimalkan penjualan beras murah agar tidak dimanfaatkan tengkulak. Rencana penanaman bawang dan cabai serta reaktivasi Tim Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan lokal.
*Isu HGU*
Dalam rapat tersebut isu mendalam juga difokuskan pada permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi persoalan utama di Kabupaten Aceh Singkil dan membuat alot rapat di mulai pagi hingga ba'da slolat ashar bahkan bersitegang antara DPRK dan pihak BPN terkait pemahaman regulasi. Instruksi dari Presiden melalui Nusron Wahid menekankan pentingnya pengukuran ulang HGU PT. Delima Makmur terutama di lahan gambut, yang telah disambut baik oleh perusahaan tersebut. Namun, DPRK menyoroti adanya HGU yang tidak memenuhi kewajiban, ketidakjelasan kemitraan/plasma, serta konflik antara masyarakat dan perusahaan, khususnya HGU 2.570 hektar.
Bupati Safriadi menegaskan dukungannya untuk pengukuran ulang dan penanganan masalah ini dengan serius. Wakil Bupati Hamzah Sulaiman juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan administrasi yang lengkap. Untuk itu, dibentuk tim terpadu yang melibatkan Forkopimda, DPRK, dan pemegang HGU guna mencari solusi terbaik. Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan menjelaskan perbedaan persepsi mengenai kemitraan dan plasma kepada masyarakat.
Dalam penutupan, Bupati mengingatkan bahwa penyelesaian masalah tanah harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku serta berpihak kepada rakyat. Rapat ditutup dengan keputusan untuk menggelar pertemuan lanjutan bersama seluruh pemegang HGU paling lambat akhir September 2025, dengan harapan pimpinan perusahaan hadir secara langsung dan tidak diwakilkan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan, Ketua DPRK, serta berbagai unsur pemerintah daerah dan Forkopimda.
Tutup Iklan