Iklan
 |
| Rapat Forkopimda Plus Menjawab Isu Terkini di Aceh Singkil Menghasilkan 13 Poin Kesimpulan. |
Banda Aceh - Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) di Banda Aceh menyoroti hasil rumusan 13 isu strategis yang dibahas dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Singkil di ruang Aula Sekdakab Aceh Singkil. Ketua HIMAPAS, Sapriadi Pohan, menyatakan bahwa rumusan tersebut tidak memberikan garansi yang jelas bagi masyarakat.
Menurut Sapriadi, mayoritas dari 13 poin tersebut masih berputar pada persoalan konflik agraria yang sudah lama menjadi masalah di Aceh Singkil namun tak kunjung terselesaikan.
"13 poin yang dirumuskan itu belum menyentuh akar masalah dan tidak memberikan jaminan yang bisa dipegang oleh rakyat. Tidak ada garansi ekonomi, garansi pendidikan, maupun garansi lapangan pekerjaan," ujar Sapriadi kepada PENAACEH, Selasa (23/9/2025).
*Kebun Plasma Gagal, HGU Harus Dievaluasi*
Sapriadi menyoroti poin ke-9 dalam rumusan Forkopimda yang menyinggung kegagalan realisasi kebun plasma oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Ia menyebut bahwa pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dan bahkan pemutusan HGU, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan minimal 20% dari luas kebun untuk masyarakat.
"Undang-Undang sudah tegas, pelaku usaha wajib fasilitasi kebun masyarakat. Bila tidak, bisa dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin," tegasnya.
Sapriadi juga menyebut bahwa ketentuan tersebut dikuatkan kembali dalam PP No. 26 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.
*Pola Persuasif Tak Efektif, Konflik Tak Pernah Selesai*
Lebih lanjut, HIMAPAS menilai bahwa pendekatan persuasif yang diulang dalam poin ke -7 hingga ke -13 sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun belum menunjukkan hasil nyata. Konflik agraria di Aceh Singkil dinilai justru semakin melebar, menciptakan konflik sosial, lingkungan, hingga persoalan tata ruang.
*Inflasi Tinggi, Program Pemerintah Dinilai Gagal*
Pada poin ke-4, Sapriadi menyinggung masalah inflasi dan menilai program pemerintah seperti Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah tidak efektif. Harga bahan pokok di Aceh Singkil disebut masih tinggi sejak tahun 2022, dan belum terlihat solusi nyata dari pihak pemerintah daerah.
*Desakan Kepada Bupati Aceh Singkil*
Atas berbagai ketidakjelasan tersebut, HIMAPAS mendesak Bupati Aceh Singkil untuk tidak hanya memberikan wacana tanpa implementasi nyata.
"Masyarakat Aceh Singkil masih diabaikan hak dan kebutuhannya. Jangan sampai Aceh Singkil hanya dijadikan tempat berbisnis belaka, sementara rakyat terus dirugikan," pungkas Sapriadi.
Tutup Iklan