Wartono Nilai Pemkab Aceh Singkil Diduga Lakukan Pembohongan Publik, dan Aroma KKN Soal Peralihan Lahan SR

Iklan

Wartono Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil (Istimewa)

Aceh Singkil - Rencana pembangun gedung Sekolah Rakyat (SR) di Aceh Singkil yang kini tengah menjadi sorotan Publik tak terkecuali dari DPRK Aceh Singkil sebagai pengawas eksekutif.

Sorotan itu datang dari pimpinan dewan politisi Gerindra yang juga sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Singkil Wartono, dia bahkan menuding Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon di duga telah melakukan pembohongan publik kepada mayarakat Aceh Singkil, Kata awak media Selasa (01/07/2025).

Wartono tegaskan, sangat kecewa terhadap atas peralihan lahan pembangunan terhadap Sekolah Rakyat tersebut. Dimana awalnya di rencanakan pembangunannya oleh Pemkab Aceh Singkil dilahan Islamic Center di Desa Pangkalan Sulampi, Kecamatan Suro.

"Kini kita ketahui bersama pembangunan tersebut akan dialihkan ke lahan anak Bupati Aceh Singkil, yang diduga kuat terindikasi adanya aroma, Kolusi, Korupsi, dan juga Nepotisme,dan hanya untuk memperkaya keluarganya sendiri, dan koleganya, tidak sesuai Visi-Misi mereka." kata Wartono.

Kami Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Singkil sangat merasa kecewa. Ini ada apa sebenarnya? 

Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil Menyebutkan sesuai dengan kata Menteri Sosial (Mensos) menetapkan bahwa syarat lahan pendirian Sekolah Rakyat (SR) didaerah. Gus Ipul kata kan, usulan luas lahan tanah pembangunan SR dari Pemerintah Daerah, yakni minimal memiliki luas tanah 5 hektare.

Hal itu dia sampaikan pada saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Hari Rabu, 09 April 2025 lalu, dikutip dari media Tempo.co.

Sementara, berbanding terbalik sesuai yang dikatakan oleh pihak Pemkab Aceh Singkil, untuk luas lahan pendirian pembangunan Sekolah Rakyat, luas lahan harus 8 atau 10 hektar.

Wakil Ketua Dewan DPRK, Wartono berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH). yaitu Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, agar dapat mengusut tuntas terkait adanya dugaan soal indikasi KKN ini, soal mengenai lahan tanah tersebut.

"Patut diduga adanya indikasi permainan dan pengarahan, serta pengalihan. Soalnya sarat lahan pembangunan SR, ternyata minimal 5 Hektar."Tegas, Wartono.