Pulau Aceh Lepas Ke Sumut, Politisi Aceh Dari Partai Gerindra : Saya Curiga Batas Daratan Juga Bergeser

Iklan

Hadi Surya S.TP.MT, Politisi Gerindra DPR ACEH.

Aceh Singkil - Politisi Partai Gerindra Hadi  Surya, S.TP, MT angkat bicara lagi soal empat pulau Aceh Singkil, Provinsi Aceh kini sah menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Menurutnya empat pulau (Pulau Panjang, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek dan Pulau Lipan) bisa lepas ke Provinsi tetangga bukanlah masalah yang berdiri sendiri, patut diduga lepasnya empat pulau tersebut karena adanya pergeseran batas daratan antar provinsi.

"Dari pengamatan dan kajian lapangan yang saya ikuti secara langsung, saya menduga bahwa masalah empat pulau yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil menjadi wilayah Sumatera Utara, bukanlah masalah yang berdiri sendiri" ujar Hadi

Mantan Anggota DPRK Aceh Selatan dua periode ini menambahkan, selain potensi cadangan gas alam, ada masalah yang lebih awal muncul di daratan. Tepatnya di wilayah perbatasan antara Kecamatan Danau Paris (Aceh Singkil) dan Manduamas (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara), di wilayah tersebut berdiri sebuah perusahaan katanya

"Yang menjadi perhatian saya adalah ada dugaan kuat terjadinya revisi atau perluasan koordinat HGU Sawit tersebut ke arah utara, yang secara perlahan namun pasti mendekati atau bahkan memasuki wilayah Aceh. Maka akibatnya, kuat dugaan Saya terjadi potensi pergeseran batas darat antarprovinsi" tambahnya.

Menurut Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan ini, dalam perspektif administrasi maupun hukum tata ruang nasional, bahwa batas laut dihitung berdasarkan garis darat. Maka, jika batas darat bergeser, batas laut pun ikut bergeser. 

"Inilah menurut saya penyebab utama munculnya klaim terhadap Pulau Panjang dan ketiga pulau lainnya oleh Provinsi Sumatera Utara," Kata Hadi Surya 

Seperti diketahui bahwa persoalan batas darat antar provinsi Aceh dan Sumut tepatnya di Kecamatan Danau Paris (Aceh Singkil) dan kecamatan Manduamas (Tapteng) sebetulnya belum menemukan titik terang persoalan yang bertahun - tahun bahkan sempat terjadi pertumpahan darah pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

Hampir setengah Desa Lae Balno kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil di klaim menjadi wilayah Tapteng, jangan lahan, kantor Desa Lae Balno juga turut menjadi wilayah Manduamas.

Persoalan ini pun sempat menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk politisi dan tokoh besar Aceh, bahkan Wali Nanggroe turut hadir ke Danau Paris pada 2020 lalu.

Mengenai hal ini menurut Sekretaris Komisi III DPR Aceh tersebut perlu di review kembali dengan melibatkan Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumut dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mendapat kepastian hukum dan meminimalisir konflik warga kedua daerah.

"Kalau di biarkan terus berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan ini akan jadi bom waktu di kemudian hari yang merugikan kedua daerah,"ungkapnya.