Iklan
 |
| Ketua DPW Alamp Aksi, Mahmud Padang |
Aceh Singkil - ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi)Provinsi Aceh Mahmud Padang menilai Pemkab Aceh Singkil abai Instruksi Presiden (Impres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai tentang Efesiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penilaian itu terkait kegiatan perayaan HUT Aceh Singkil ke 26 yang dinilai terlalu banyak seremonial membebani keuangan daerah, apalagi kata dia mengundang artis nasional yang sebetulnya tidak begitu urgent dilaksanakan.
"Presiden mengeluarkan Impres baru - baru ini yang diterima kepala daerah se-Indonesia termasuk Aceh Singkil, tapi kok abai ya,"katanya bertanya.
Apakah Bupati Aceh Singkil tidak manut lagi intrusi presiden, ? Atau jangan - jangan Bupati tidak mengetahui, kalau tidak mengetahui kenapa tidak di ingatkan bawahannya.
Belum lagi ada informasi bahwa sebetulnya biaya kegiatan HUT ini tidak dianggarkan namun tetap dipaksakan dan direncanakan akan di bayar setelah dilakukan perubahan penjabaran Anggaran. Ini kan berpotensi terjadi korupsi.
"Terkait ini semua Pemda harus buka suara menjelaskan secara gamblang kepada publik apalagi kegiatan seremonial itu membebani keuangan daerah,".
Dalam Inpres tersebut jelas Mahmud tertuang pada nomor 2 poin a bahwa daerah di tekankan agar membatasi belanja kegiatan bersifat seremonial , study banding, percetakan publikasi, maupun seminar/forum grup discussion.
Pemda Aceh Singkil saat ini sedang merayakan HUT ke 26 dengan berbagai macam kegiatan seremonial hiburan dengan menampilkan kesenian - kesenian daerah, bahkan mengundang para artis nasional yang direncanakan tampil Sabtu depan.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Aceh Singkil meski sudah berusaha dikonfirmasi ke sekretaris daerah (Sekda) maupun Bupati Aceh Singkil.
Tutup Iklan