Iklan
 |
| Sejumlah anggota DPRK Aceh Singkil menunggu paripurna. Selasa (20/9/2022) |
PENAACEH Singkil- Eksekutif-Legislatif Aceh Singkil ternyata belum menyepakati bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
Praktis, pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK 2022 pun akan terkendala. Pasalnya seharusnya pada 30 September 2022 ini Eksekutif-Legislatif harusnya telah menyetujui bersama Raqan Perubahan APBK 2022 menjadi Qanun Perubahan APBK 2022.
Hingga saat ini jadwal yang semestinya hari terakhir pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama Tim Banggar DPRK Aceh Singkil dan TAPK itu sudah selesai namun informasi yang diterima Selasa (20/9/2022) belum juga ada kata sepakat.
Meskipun demikian karena jadwal sudah di susun DPRK berencana mengagendakan proses lanjutan yakni paripurna laporan Banggar DPRK terhadap Rancangan KUA - PPAS itu sore ini.
"Rencana kita sore ini paripurna karena agenda sudah disusun dari awal melalui Badan Musyawarah (Bamus)," Kata ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Aritonang.
Namun sejatinya pembahasan belum selesai atau belum disepakati kedua belah pihak. "Masih gantung, ada hal yang belum diakomodir oleh mereka (TAPK),"Kata Hasanuddin Aritonang.
Meski demikian kata dia, pihaknya telah mengakomodir kepentingan daerah yang paling urgent namun kepentingan atau kebutuhan di Sekretariat Dewan (Setwan) sendiri belum diakomodir sepenuhnya.
Saat ini pihak DPRK sedang menunggu respon dari pemerintah (Penjabat Bupati) apakah kepentingan Sekretariat Dewan diakomodir atau tidak. "Tadi TAPK sudah berangkat ke Singkil melaporkan ke Pj Bupati terkait itu, jadi kita menunggu,"Kata Hasanuddin Aritonang ditemui di ruang kerjanya.
Politisi Golkar itu belum bersedia merincikan kepentingan Setwan yang dimaksud. "Yang pasti kebutuhan di Setwan hingga Desember mendatang,"Katanya.
Tutup Iklan