Iklan
 |
| Ketua Fraksi NasDem Demokrat Raya (NDR) DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadhli |
PENAACEH Singkil - Fraksi Nasdem Demokrat Raya (NDR) DPRK Aceh Singkil tegas menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2021.
Sikap Fraksi NDR itu berbeda dengan dua Fraksi lainnya yakni Golkar dan Sepekat menyetujui Raqan pertanggungjawaban APBK tahun 2021.
Penolakan yang dilakukan NDR itu bukan tanpa alasan, setidaknya ada dua poin penting yang sangat merugikan daerah yakni tidak terserap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada RSUD kemudian Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Singkil.
"Realisasi program kita melihat Silpa terlalu besar, karena ada program yang anggarannya dari DAK gagal. Jadi untuk mendapatkan DAK itu tidak mudah. Itu penuh dengan bagaimana cara lobi - lobi ataupun pendekatan dengan pihak Pusat,"Kata Ketua Fraksi NDR, Ahmad Fadhli Kamis (28/7/2022).
Kami berpendapat kata dia hal itu nyata merugikan Aceh Singkil yang semestinya masyarakat kita sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk Rumah Sakit ternyata tidak. Dan ini mengakibatkan DAK tahun berikutnya (2022) berkurang.
Dari catatan PENAACEH Pemkab Aceh Singkil gagal tender proyek Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral dan Interior Ruang Operasi Standar di RSUD bersumber DAK Fisik Rp 24,2 Miliar dan diumumkan secara resmi dari situs LPSE Aceh Singkil pada tanggal 16 Agustus 2021.
Selain itu terkait penyertaan modal kepada PERUMDA dan PDAM Tirta Aceh Singkil terus mengalami defisit, karena kedua perusahaan tersebut selalu merugi. Pertanyaannya bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan ataupun pengawasan terhadap perusahaan tersebut selama ini. "Jadi disini kita menganggap Pemerintah bermain-main terhadap anggaran,"Katanya
Politisi NasDem itu menjelaskan sejatinya tujuan penyertaan modal ataupun kita buat perusahaan daerah itu guna untuk bagaimana PAD kita itu meningkat. Ini kian lama, jangankan meningkat bahkan menyusut.
Selain dua poin penting tersebut, beberapa poin lainnya yang menjadi catatan Fraksi NDR yaitu terkait serapan anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dan Dinas Kesehatan Aceh Singkil dinilai cukup besar namun dinilai belum dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
Kemudian peningkatan belanja hibah yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 7 milyar lebih menjadi Rp 49 milyar lebih.
Terakhir minimnya target pendapatan daerah dan realiasasi pendapatan di masing-masing SKPK, dan lainnya.
Tutup Iklan