Iklan
ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong penguatan legalitas perkebunan rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 2.850 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) telah diterbitkan bagi pekebun kelapa sawit di daerah tersebut.
Terbaru, sebanyak 105 pekebun sawit dari Desa Takal Pasir dan Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, menerima dokumen STDB dalam kegiatan Selebrasi Penyerahan dan Sosialisasi STDB yang berlangsung di Aula Bappeda Aceh Singkil, Pulo Sarok, Selasa (10/11/2026).
Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata perkebunan rakyat, khususnya memberikan kepastian pencatatan usaha budidaya bagi para pekebun.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Nirwana Angkat, mengapresiasi dukungan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) bersama sejumlah mitra pembangunan dalam mendorong pengembangan perkebunan masyarakat.
Menurut Nirwana, penerbitan 2.850 STDB merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, upaya pendataan dan penerbitan dokumen legalitas tersebut masih perlu terus diperluas agar semakin banyak pekebun yang terdata.
Sementara itu, panitia pelaksana, Fazar Sidik, menjelaskan STDB merupakan dokumen pencatatan legalitas usaha budidaya bagi pekebun yang memiliki luas lahan di bawah 25 hektare.
Dia juga berharap perusahaan mitra, khususnya PT Nafasindo dan PT PLB, dapat memberikan perhatian dan dukungan kepada pekebun lokal yang telah memperoleh STDB.
Mewakili Bupati Aceh Singkil, Pj Sekda H. Edy Widodo, S.K.M., M.Kes., mengatakan STDB bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting dalam pendataan dan penataan perkebunan rakyat.
Menurutnya, data perkebunan yang jelas dan tertata akan membantu pemerintah dalam menyusun program pembinaan serta pengembangan usaha perkebunan secara lebih terarah.
Edy juga menegaskan bahwa legalitas dan ketertelusuran usaha perkebunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, mitra pembangunan, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga perkebunan rakyat di Aceh Singkil semakin produktif, memiliki kepastian legalitas, dan berkelanjutan.
"Kita ingin mewujudkan perkebunan rakyat yang tidak hanya produktif dan bernilai ekonomi, tetapi juga tertata, legal, dan berkelanjutan. Sebab, kemajuan ekonomi dan kelestarian alam harus tumbuh beriringan demi masa depan Aceh Singkil yang lebih sejahtera," tutup Edy.
Tutup Iklan