Rp 1 Miliar Dana Meugang di Aceh Singkil Dibagi ke 10.562 KK, Penyaluran Dikebut Sebelum Ramadan

Iklan

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon didampingi Unsur Forkopimda Aceh Singkil dan Kepala Dinas menyampaikan hasil kesepakatan mekanisme pembagian dana Daging Meugang dari Presiden Prabowo Subianto. Jumat (13/2/2026) (Istimewa).

Aceh Singkil – Pemkab Aceh Singkil menyepakati dana meugang bagi korban terdampak banjir senilai Rp 1 miliar akan diuangkan dan ditransfer langsung kepada penerima. Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

Keputusan itu disampaikan Bupati Safriadi Oyon di Kantor Bupati, Jumat (13/2/2026), didampingi unsur Forkopimda serta sejumlah kepala dinas, di antaranya perwakilan Kapolres, Kajari, Dandim 0109, Ketua MPU, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Dalam keterangannya, Oyon lebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir. “Terima kasih pak presiden atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kami yang terdampak banjir,” ujarnya.

Rp 93 Ribu per KK

Pemkab memutuskan bantuan meugang tidak lagi disalurkan dalam bentuk daging sapi, melainkan diuangkan. Total Rp 1 miliar tersebut rencananya dibagi kepada 10.562 kepala keluarga (KK). Jika dibagi merata, masing-masing KK diperkirakan menerima sekitar Rp 93.879.

Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui mekanisme transfer langsung kepada penerima manfaat. Pemerintah daerah menargetkan proses distribusi dapat dilakukan secepatnya sebelum Ramadan.

Juknis Belum Turun

Meski sudah disepakati, hingga kini informasi yang diterima PENAACEH dilaporkan aturan teknis atau petunjuk pelaksanaan terkait mekanisme penggunaan dana tersebut belum juga turun, termasuk dasar kebijakan diuangkan.

Selain itu, data rinci 10.562 KK penerima serta kriteria penyaluran bantuan juga belum dipublikasikan secara terbuka. Sumber internal menyebut keputusan diuangkan kemungkinan diambil karena juknis belum turun sementara waktu meugang tinggal hitungan hari.

Opsi pembelian sapi dinilai berpotensi memakan waktu, tenaga, serta biaya operasional lebih besar, sehingga pemerintah daerah memilih langkah yang dianggap lebih efisien agar bantuan cepat diterima masyarakat terdampak banjir.